Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan pentingnya tata kelola serta keamanan sistem Super Apps Layanan Publik terpadu yang sedang dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). BSSN siap mendukung keamanan sistemSuper Apps Layanan Publik Terpadu tersebut.
“BSSN sebagai lembaga yg melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang keamanan siber serta sandi siap buat mendukung keamanan sistem super app,” istilah Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya yg dikutip Republika.co.id.
Ariandi mengatakan, sinkron amanat PP nomor 71 Tahun 2019 ihwal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi elektronika Pasal 3 (1), setiap penyelenggara sistem elektronika wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara tangguh dan safety serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
Selain itu, terkait menggunakan keamanan Sistem Pemerintah Berbasis elektronika (SPBE), BSSN sudah mengeluarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara angka 4 Tahun 2021 perihal panduan Manajemen Keamanan isu Sistem Pemerintahan Berbasis elektro dan baku Teknis dan mekanisme Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis elektro.
“Harapannya ini menjadi panduan bagi penyelenggara sistem elektronik di sektor pemerintah buat mengklaim keamanan dan keandalan sistem,” kata Ariandi.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi serta Informatika Johnny G Plate menyatakan, pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu buat menghasilkan satu data menjadi implementasi data driven policy pada Indonesia. Upaya ini buat melakukan percepatan digitalisasi layanan publik serta penerapan digital melayani.
“Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu perangkat lunak layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” ujar Johnny pada Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dikutip dari siaran persnya, Senin (11/7/2022).
Johnny mengatakan, perangkat lunak pemerintah yang digunakan ketika ini terlalu banyak, tidak efisien serta cenderung bekerja masing-masing. karena itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi supaya terintegrasi pada satu sistem yang sama.
beliau mengatakan, pemerintah masih menggunakan 24.400 perangkat lunak, tak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, setiap kementerian/forum dan pemda masing-masing memiliki software pada setiap unitnya.
“Jadi, super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis berasal banyak sekali kementerian atau lembaga,” tutup Johnny.
Related Post : XL Axiata Jalin Kolaborasi dengan Microsoft, Hadirkan Layanan ExpressRoute
